Pada tanggal 16 Februari lalu, pemerintah Indonesia resmi membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga yang dinamai Indonesia Investment Authority (INA) ini akan menjadi pengelola dana kesejahteraan negara (Sovereign Wealth Fund/SWF). Pembentukan Ini menjadi momentum bersejarah.

Pasalnya, untuk kali pertama Indonesia memiliki SWF yang mengelola kekayaan negara dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di waktu tersebut, Presiden Joko Widodo juga sekaligus melantik para direksi yang terdiri dari:

• Ridha DM Wirakusumah (Dirut PT Bank Permata Tbk/BNLI) sebagai CEO.
• Arief Budiman (mantan Direktur Keuangan Pertamina) sebagai Deputy CEO.
• Stefanus Ade Hadiwidjaja (Managing Director of Creador) sebagai Chief Investment Officer.
•  Marita Alisjahbana (Country Risk Manager Indonesia Citi) sebagai Chief Risk Officer.
• Eddy Porwanto (eks Dirkeu PT Garuda Indonesia Tbk/GIAA, sebagai Chief Financial Officer.

Menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia Investment Authority (INA) akan berbeda dengan lembaga SWF di negara-negara lainnya. INA diketahui akan mengumpulkan dana dari para investor (baik dalam dan luar negeri) untuk dikelola. INA berposisi mirip investment banking, mengelola dana nasabah agar bisa memperoleh keuntungan bersama.

Sebagai modal awal, INA dikabarkan mendapat suntikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 15 triliun. Dengan setoran modal dari berbagai investor, modal ini diperkirakan bisa 'beranak' sampai US$ 15 miliar (sekira Rp 208,12 triliun dengan asumsi US$ 1 setara dengan Rp 13.875 seperti kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 16 Februari 2021).

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo optimis bahwa lembaga SWF negeri ini yang dinamakan Indonesia Investment Authority (INA) akan mampu meraup dana sebesar US$10 Miliar atau sekitar Rp140,38 triliun (kurs Rp14.038 per US$1) dalam waktu enam bulan.

Bahkan, Jokowi memperkirakan nilai pendanaan yang dihimpun INA mampu mencapai Rp2.808 triliun dalam kurun dua tahun ke depan. Menurutnya, Dengan realisasi seperti itu, problem pendanaan yang selama ini menghadang bisa diselesaikan. Dengan kehadiran INA, dia meyakini pengembangan proyek strategis bisa direalisasikan.

Salah satu proyek strategis yang bisa diwujudkan, kata Jokowi, adalah lumbung pangan atau food estate. Selain itu, jelas dia, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower juga menjadi proyek strategis lain yang bisa didanai oleh INA.

Adapun, dibentuknya INA ini tentunya dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mewujudkan target dari sustainable development goal (SDG) di tahun 2030. INA tentu mendorong SDG, terutama dalam sektor ekonomi untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Apa Itu SDG?

Sustainable development goal (SDG) merupakan konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pada berbagai dimensi pembangunan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDG sendiri adalah agenda pembangunan Dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet Bumi.

SDG diterbikan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya, yakni MDG (millennium development goal) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh berbagai negara dalam forum resolusi PBB.

Menurut dokumen PBB hasil World Summit Tahun 2005, SDG mencakup tiga lingkup kebijakan yang saling terhubung satu sama lain. Ketiga kebijakan tersebut adalah kebijakan pembangunan ekonomi, kebijakan pembangunan sosial, serta kebijakan perlindungan lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, SDG berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi serta mencari cara untuk memajukan perekonomian dalam jangka panjang tanpa menghabiskan sumber daya alam.

Kemudian dalam aspek sosial, SDG adalah pembangunan yang berkutat pada manusia dalam hal inter-relasi, interaksi, dan inter-dependesi. SDG diharapkan membantu menjaga keberlangsungan budaya masyarakat agar tetap menjalani kehidupan dengan tenang.

Sedangkan dalam aspek lingkungan, SDG tentu berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Dalam SDG, pembangunan yang dilakukan harus senantiasa melibatkan aspek-aspek lingkungan agar kemajuan pesat pembangunan tidak menghancurkannya.

Peran Fintech P2P Lending dalam SDG

Harus diakui, tujuan diterbitkannya SDG masihlah sejalan dengan peran yang diemban oleh Fintech P2P Lending di Indonesia. Selain itu, pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) sebagai solusi pembiayaan proyek-proyek strategis ini sebagai salah satu peluang dan potensi bagi industri fintech pendanaan seperti P2P Lending untuk ikut berkembang.

Pasalnya, dengan semakin lancarnya pembangunan proyek-proyek strategis tentu akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya, contohnya perekonomian mikro yang kurang menjamah akar masyarakat dan di sisi lain menjadi target pendanaan P2P Lending tipe produktif.

Kemudahan yang ditawarkan fintech dapat membantu negara untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan lebih cepat. Pasalnya, fintech dapat menghubungkan masyarakat kota kepada masyarakat di pedesaan melalui teknologi. Salah satu fintech tersebut adalah Amartha.

Amartha merupakan fintech P2P Lending yang fokus menyalurkan pendanaan kepada para perempuan pengusaha mikro unbankable di pedesaan. Dana yang disalurkan wajib digunakan untuk usaha. Amartha juga turut memberikan pendampingan usaha dan pelatihan keuangan, agar mitra dapat mandiri dan sejahtera.

Hal yang dilakukan Amartha selama 10 tahun berdiri ini senada dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hingga kini, Amartha telah mengerjakan 8 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan, dengan menyalurkan modal kerja
2. Hidup Sehat dan Sejahtera, dengan mengadakan periksa kesehatan dan pembagian kacamata gratis kepada para mitra usaha
3. Pendidikan Berkualitas, dengan memberikan pelatihan usaha dan pelatihan keuangan kepada para mitra
4. Kesetaraan Gender, seratus persen mitra usaha adalah perempuan
5. Air Bersih dan Sanitasi, dengan membangun sarana sanitasi di pedesaan
6. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
7. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
8. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Maka dari itu, salah satu keuntungan menjadi pendana di Amartha adalah tidak hanya mendapatkan keuntungan materi (imbal hasil mencapai 15% flat per tahun), tetapi juga turut menciptakan dampak sosial yang nyata.

View this post on Instagram

A post shared by Amartha (@amarthaid)

Hingga saat ini, lebih dari 600.000 pengusaha mikro di pedesaan telah terdanai di Amartha. Tidak perlu khawatir pula karena Amartha telah mendapatkan lisensi atau izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tertarik #MenjadiAmartha? Daftarkan diri Anda di sini.