large_cara menghitung pajak penghasilan

medium_cara menghitung pajak penghasilan

small_cara menghitung pajak penghasilan

thumbnail_cara menghitung pajak penghasilan

cara menghitung pajak penghasilan

Sebagai warga yang taat hukum, membayar pajak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku adalah kewajiban yang tidak boleh kamu abaikan. Salah satunya yakni pajak penghasilan atau yang sering disingkat sebagai PPh. Namun, sebagian orang mungkin masih belum tahu bagaimana cara menghitung pajak penghasilan.Maka dari itu, artikel kali ini akan membahas detail tentang bagaimana cara menghitung pajak tersebut serta menjabarkan contohnya supaya kamu mudah memahami. Selanjutnya, kamu bisa hitung sendiri pajak penghasilanmu dan jangan lupa bayar pajak tepat waktu.<h2 style="text-align:justify;">Apa Itu Pajak Penghasilan?</h2>Sebelum membahas tentang bagaimana cara menghitung pajak penghasilan, ada baiknya kamu paham dulu apa itu pajak penghasilan.Secara umum, sesuai namanya, pajak penghasilan atau PPh merupakan jenis pungutan yang bersifat wajib aas berbagai penghasilan yang diterima.Di Indonesia, jika bicara tentang cara menghitung pajak penghasilan, maka aturan yang perlu kamu ikuti yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Inilah undang-undang yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan.Hal-hal yang dibebankan dalam pajak ini meliputi setiap jenis penghasilan yang kamu terima. Misalnya, dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sebagainya. Jadi, apapun pekerjaanmu, pajak penghasilan ini merupakan aspek yang perlu diperhatikan dan ditaati.Cara menghitung pajak penghasilan pun disesuaikan dengan besar penghasilan yang kamu terima. Jika kamu memiliki penghasilan yang semakin besar, maka pajak yang perlu dibayarkan juga akan semakin tinggi.Setelah kamu menghitung besaran pajak yang harus dibayar, maka penting untuk melakukan pembayaran tepat waktu, yakni sampai dengan akhir Maret. Jika kamu menunda pembayaran pajak, maka kamu nantinya bisa dikenai denda yang membuat pengeluaranmu semakin besar.Kamu juga sebaiknya paham apa saja&nbsp;<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/jenis-jenis-pajak-di-Indonesia/">jenis-jenis pajak</a> yang harus dibayarkan, karena masih ada jenis lainnya selain PPh.<h2 style="text-align:justify;">Cara Menghitung Pajak Penghasilan</h2>Ketika kamu ingin membayar pajak penghasilan, tentu saja ada langkah-langkah yang perlu dilakukan, termasuk menghitung besar pajak tersebut. Di bawah ini adalah cara menghitung PPh yang sebaiknya kamu perhatikan dan lakukan.<h3 style="text-align:justify;">1. Hitung Penghasilan Bersih</h3>Langkah pertama dalam cara menghitung pajak penghasilan yakni kamu perlu menghitung penghasilan bersih.Ini adalah nilai bruto atau penghasilan kotor dikurangi berbagai biaya yang berkaitan dengan pekerjaan kamu. Misalnya, biaya iuran, biaya jabatan, dan berbagai biaya lainnya yang diperkenankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kamu perlu menghitung penghasilan bersih selama setahun sebelum masuk ke langkah selanjutnya.<h3 style="text-align:justify;">2. Hitung PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak</h3>Setelah mengetahui besaran penghasilan bersih selama setahun, langkah selanjutnya dalam cara menghitung pajak penghasilan yakni ketahui PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak.PTKP merupakan batas dari penghasilan yang terbebas dari tanggung jawab membayar pajak. Jika penghasilan kamu sama dengan atau kurang dari angka PTKP, maka kamu tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, rincian dari PTKP yakni sebagai berikut:- Rp54 juta untuk seseorang yang wajib pajak secara pribadi.- Rp4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang statusnya sudah menikah.- Rp54 juta untuk istri dengan penghasilan yang digabung dengan suami.- Rp4,5 juta tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, baik dari anggota keluarga sedarah atau satu garis keturunan, maupun anak angkat. Namun, dalam hal ini, paling banyak yakni 3 orang untuk setiap keluarga.<h3 style="text-align:justify;">3. Hitung PKP atau Penghasilan Kena Pajak</h3>Cara menghitung pajak penghasilan yang berikutnya yakni hitunglah Penghasilan Kena Pajak atau PKP. Langkah ini tentunya bisa dilakukan setelah dua langkah sebelumnya telah kamu lakukan. Tarif dari PKP adalah hasil dari penghasilan bersih yang kamu dapatkan dikurangi dengan PTKP.Kamu juga perlu tahu tentang biaya jabatan yakni sekitar 5% dari penghasilan kotor, tarif maksimalnya yakni sekitar Rp6 juta per tahunnya untuk pegawai tetap. Lalu, untuk penerima pensiun yakni maksimal sekitar Rp2,4 juta per tahun.Biaya ini penting diketahui untuk menghitung penghasilan bersih, sesuai dengan yang sebelumnya telah dibahas pada poin pertama. Jadi, untuk cara menghitung pajak penghasilan, berikut adalah komponennya:Penghasilan bersih = Penghasilan bruto atau penghasilan kotor - biaya jabatan atau biaya usahaPenghasilan Kena Pajak = Penghasilan bersih – Penghasilan Tidak Kena Pajak<h3 style="text-align:justify;">4. Hitung Pajak Penghasilan</h3>Setelah kamu tahu berapa tarif atau besaran dari PKP, maka cara menghitung pajak penghasilan yang berikutnya yakni kamu perlu tahu persentase dari pajak penghasilan yang perlu kamu bayar. Berikut adalah ketentuan persentasenya:- PKP di bawah atau sama dengan Rp60 juta, terkena tarif pajak senilai 5%.- PKP antara Rp60 juta sampai Rp250 juta, terkena tarif pajak senilai 15%.- PKP antara Rp250 juta sampai Rp500 juta, terkena tarif pajak senilai 25%.- PKP di atas Rp500 juta, terkena tarif pajak senilai 30%.Cara menghitung PPh yang perlu kamu bayar dalam periode tahunan yakni dengan mengalikan PKP dengan persentase di atas.<h2 style="text-align:justify;">Contoh Cara Menghitung Pajak Penghasilan</h2>Setelah memahami setiap langkah di atas, selanjutnya kamu dapat menyimak contoh perhitungannya di bawah ini supaya semakin paham.Misalnya, Pak Adit merupakan pegawai tetap di perusahaan A yang statusnya belum menikah. Penghasilan bruto yang didapatkan yakni 5 juta per bulan atau 60 juta per tahunnya.Setiap bulannya, dia juga perlu membayar tunjangan hari tua dan iuran pensiun sebesar 25 ribu. Maka, cara menghitung pajak penghasilan Pak Adit yakni sebagai berikut:Tunjangan hari tua dan iuran pensiun (per tahun): 12 x Rp25.000 = Rp300.000Biaya jabatan (per tahun): 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000Penghasilan bersih:&nbsp; penghasilan bruto - biaya jabatan - iuran pensiun = Rp60.000.000 - Rp300.000 – Rp3.000.000 = Rp56.700.000Penghasilan Tidak Kena Pajak: Rp 54.000.000Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan bersih - Penghasilan Tidak Kena Pajak = Rp56.700.000 - Rp54.000.000 = Rp2.700.000Pajak penghasilan: 5% x PKP = 5% x Rp2.700.000 = Rp135.000Jadi, setelah menyimak cara menghitung pajak penghasilan atas, dapat disimpulkan bahwa besaran pajak yang perlu dibayar Pak Adit yakni Rp135.000 untuk setiap tahunnya.Contoh di atas dapat kamu gunakan sebagai acuan, lalu disesuaikan dengan besar penghasilan, jumlah tanggungan, dan ketentuan lain sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya.Pastikan kamu menghitung dengan teliti untuk setiap langkahnya, supaya besar pajak yang dibayarkan pun tepat nilainya. Selain itu, pahami juga berbagai&nbsp;<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/alasan-penting-kenapa-kita-harus-lapor-dan-bayar-pajak/">alasan penting harus lapor pajak</a>, supaya kamu bisa menjadi warga negara yang taat aturan.Itu tadi penjelasan tentang pajak penghasilan, mulai dari pengertian, cara menghitung, hingga contoh perhitungannya. Jadi bagaimana, apakah kini kamu sudah tahu langkah tepat dalam menghitung pajak penghasilanmu?Tentunya, pajak yang merupakan tanggung jawab sebagai warga negara tidak boleh kamu abaikan. Ikuti cara menghitung pajak penghasilan di atas dan mari menjadi masyarakat yang taat hukum dan mendukung roda perekonomian negara!Selain itu, kamu juga bisa turut membantu perekonomian masyarakat dengan cara turut mendanai UMKM. Dengan mengikuti&nbsp;<a href="https://www.amartha.com/individu/microfinance-marketplace/">pendanaan berdampak</a> dari&nbsp;<a href="https://www.amartha.com/">Amartha</a>, kamu bisa mendapatkan imbal hasil hingga 15% flat setiap tahunnya.Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8">&nbsp;Android</a>Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv">&nbsp;iOS</a>

Bagaimana Cara Menghitung Pajak Penghasilan?

large_penghasilan tidak kena pajak

medium_penghasilan tidak kena pajak

small_penghasilan tidak kena pajak

thumbnail_penghasilan tidak kena pajak

penghasilan tidak kena pajak

Kamu tentu tidak asing dengan istilah ‘pajak’, termasuk salah satunya yakni pajak penghasilan atau yang sering disebut dengan Pph. Salah satu hal penting dalam menghitung pajak penghasilan adalah mengetahui tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.Lantas, apa yang dimaksud dengan PTKP? Lalu, bagaimana cara menghitungnya? Simak selengkapnya dalam artikel ini dan pastikan kamu menjadi warga negara yang taat pajak!<h2 style="text-align:justify;">Mengenal Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak</h2>Sebelum masuk ke pembahasan cara menghitung PTKP dan contoh perhitungannya, sebaiknya kamu pahami tentang definisi PTKP terlebih dahulu, supaya tidak ada kesalahan dalam mengartikan aspek pajak yang satu ini.Untuk memahami penghasilan tidak kena pajak, kamu juga sebaiknya tahu tentang apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan. Ini adalah jenis pungutan yang bersifat wajib atas berbagai penghasilan yang diterima.Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Inilah undang-undang yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pajak penghasilan dibebankan untuk setiap jenis penghasilan, misalnya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sebagainya.Dalam menghitung pajak penghasilan, ada aspek yang disebut sebagai PTKP yang menjadi pembahasan penting kali ini.&nbsp;Secara umum, penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurangan ketika kamu akan menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam membayar pajak penghasilan.&nbsp;Jika diartikan dengan cara yang lebih sederhana, maka ini merupakan batasan penghasilan yang tidak dihitung atau dikecualikan dari perhitungan pajak penghasilan.<h2 style="text-align:justify;">Besar dan Ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak</h2>Perhitungan besaran PTKP ini dapat berbeda antara satu orang dengan lainnya, karena mempertimbangkan status hubungan dan tanggungan di setiap keluarga. Jadi, kamu perlu memahami ketentuannya dengan baik untuk dapat menghitung pajak penghasilan dengan tepat.Sesuai dengan aturan yang berlaku, maka besaran dari penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut:- Rp54 juta untuk seseorang yang wajib pajak secara pribadi.- Rp4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang statusnya sudah menikah.- Rp54 juta untuk istri dengan penghasilan yang digabung dengan suami.- Rp4,5 juta tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, baik dari anggota keluarga sedarah atau satu garis keturunan maupun anak angkat. Namun, dalam hal ini paling banyak yakni 3 orang untuk setiap keluarga.Ada berbagai pertimbangan yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan besaran dari PTKP di atas, misalnya upah minimal, biaya hidup, hingga situasi ekonomi nasional. Hal ini membuat besaran dari PTKP dapat berubah seiring dengan perkembangan dari aspek-aspek yang menjadi pertimbangan tersebut.<h2 style="text-align:justify;">Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak</h2>Jika kamu masih merasa bingung dengan penjelasan definisi dan ketentuan di atas, maka sebaiknya kamu baca tentang cara menghitung di bawah ini.Dengan begitu, kamu bisa lebih paham komponen apa saja yang perlu diketahui dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung PTKP.<h3 style="text-align:justify;">1. Tentukan Status Pernikahan dan Jumlah Tanggungan</h3>Langkah pertama dalam menghitung penghasilan tidak kena pajak yakni dengan menentukan status pernikahan dan jumlah tanggungan.Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang sudah dipaparkan sebelumnya. Perhatikan juga bahwa jumlah tanggungan dalam sebuah keluarga yang terhitung dalam hal ini yakni maksimal 3 orang. Jadi, jika tanggungan kamu lebih dari 3, maka tetap yang terhitung adalah 3 orang tanggungan.<h3 style="text-align:justify;">2. Perhatikan Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Tahun Tersebut</h3>Selanjutnya, kamu perlu memperhatikan besaran dari PTKP yang berlaku pada tahun ketika kamu akan membayar pajak.Hal ini berkaitan dengan aturan yang bisa saja berubah sesuai dengan faktor-faktor pertimbangan. Misalnya hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, antara lain upah minimal, biaya hidup, hingga situasi ekonomi nasional.<h3 style="text-align:justify;">3. Gunakan Besaran PTKP dalam Menghitung Pajak Penghasilan</h3>Ketika kamu telah mengetahui nilai dari penghasilan tidak kena pajak untuk kondisi penghasilan dan tanggungan, maka selanjutnya kamu bisa gunakan nilai tersebut untuk menghitung jumlah pajak penghasilan yang perlu dibayar.Jika penghasilan bersih kurang dari nilai PTKP tersebut, maka kamu terbebas dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Namun, jika jumlah penghasilan bersih melebihi angka tersebut, maka kamu bisa menguranginya jumlah penghasilan bersih dengan nilai PTKP.Perlu dipahami juga bawa penghasilan bersih dalam hal ini yakni penghasilan kotor dikurangi berbagai biaya yang berkaitan dengan pekerjaan kamu. Misalnya, biaya iuran, biaya jabatan, dan berbagai biaya lainnya yang diperkenankan sesuai dengan aturan yang berlaku.<h2 style="text-align:justify;">Contoh Cara Menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak</h2>Ketika membaca penjelasan tentang langkah-langkah di atas, mungkin saja kamu masih merasa bingung. Maka dari itu, menyimak contoh bisa jadi langkah yang lebih mudah.Berikut adalah contoh perhitungan dari penghasilan tidak kena pajak sekaligus pajak penghasilan yang perlu dibayarkan:Sebagai contoh, Pak Adi merupakan karyawan yang sudah menikah, masih belum memiliki anak. Dia juga tidak memiliki anggota keluarga lain yang menjadi tanggungannya. Maka dari itu, statusnya saat ini yakni ‘Menikah Tanpa Tanggungan’. Lalu, penghasilan bersih Pak Adi selama satu tahun adalah Rp60.000.000.PTKP yang diperoleh dari kondisi tersebut yakni Rp54.000.000 ditambah Rp4.500.000, sehingga menjadi Rp58.500.000. Angka tersebut nantinya digunakan Pak Adi dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, perhitungannya yakni:Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan bersih - penghasilan tidak kena pajak= 60.000.000 – 58.500.000 = Rp1.500.000Jadi, Penghasilan Kena Pajak milik Pak Adi yakni Rp1,5 juta. Berdasarkan angka inilah Pak Adi perlu menghitung pajak penghasilannya. Tarif pajak penghasilan yang harus dibayar, sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yakni:- PKP di bawah atau sama dengan Rp60 juta, terkena tarif pajak senilai 5%.- PKP antara Rp60 juta sampai Rp250 juta, terkena tarif pajak senilai 15%.- PKP antara Rp250 juta sampai Rp500 juta, terkena tarif pajak senilai 25%.- PKP di atas Rp500 juta, terkena tarif pajak senilai 30%.Karena PKP Pak Adi di bawah Rp60 juta, pajak yang harus dibayar yakni senilai 5% dari angka PKP tersebut. Maka dari itu, jumlah pajak yang harus dibayar oleh Pak Adi yakni sebesar:5% x 1.500.000 = Rp75.000 per tahunItu tadi penjelasan tentang penghasilan tidak kena pajak, mulai dari pengertian, cara menghitung, hingga contoh perhitungannya. Dengan memahami penjelasan di atas, maka kamu bisa menghitung sendiri sebesar apa nilai dari PTKP kamu, sehingga perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pun dapat berjalan dengan lancar dan tepat.Seperti yang kita tahu, pajak yang merupakan tanggung jawab warga negara tentu saja tidak boleh diabaikan. Selain pajak penghasilan, ada pula&nbsp;<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/jenis-jenis-pajak-di-Indonesia/">jenis-jenis pajak</a> lainnya yang perlu kamu ketahui, lalu pastikan kamu membayarnya tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.Pajak memang sangat penting untuk mendukung perkembangan dan perputaran ekonomi negara. Jadi, dengan taat pajak, maka kamu turut memajukan ekonomi bangsa. Maka dari itu, memahami perhitungan penghasilan tidak kena pajak juga merupakan hal penting.Selain itu, kamu pun dapat turut serta dalam membantu perekonomian masyarakat melalui berbagai cara, salah satunya dengan mendanai UMKM.Dalam hal ini, kamu bisa ikuti program&nbsp;<a href="https://www.amartha.com/individu/microfinance-marketplace/">pendanaan berdampak</a> dari&nbsp;<a href="">Amartha</a> yang telah berizin dan diawasi oleh OJK. Kamu juga bisa mendapatkan imbal hasil flat hingga 15% setiap tahunnya. Segera bergabung bersama kami untuk memajukan UMKM dan perekonomian Indonesia!Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8">&nbsp;Android</a>Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv">&nbsp;iOS</a>

Apa Saja Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Bagaimana Cara Menghitungnya?

large_ Jenis-jenis Pajak

medium_ Jenis-jenis Pajak

small_ Jenis-jenis Pajak

thumbnail_ Jenis-jenis Pajak

 Jenis-jenis Pajak

Mengenal Jenis-jenis Pajak yang Berlaku di Indonesia

large_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

medium_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

small_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

thumbnail_gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

gaji-5-juta-pajak-5-persen-begini-cara-hitungnya.jpeg

Gaji 5 juta pajak 5 persen menjadi bahasan yang mencuat di internet sejak rilisnya aturan baru pada 20 Desember 2022. Lantaran, masih banyak orang yang belum memahami skema pemberlakuan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).&nbsp;Tak ayal, hal ini menyebabkan kesalahan persepsi yang menciptakan sedikit kegaduhan. Di sini, akan diulas sedikit tentang pajak bagi gaji dan bagaimana cara perhitungan pajak gaji untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP).<h2>Gaji 5 Juta Kena Pajak 5 Persen, Bagaimana Aturan Pajak Gaji di Indonesia?</h2>Pemerintah baru saja merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan pada akhir tahun lalu. Tak sedikit&nbsp; warganet yang mengira akan adanya aturan baru untuk pemotongan pajak penghasilan. Mereka sempat khawatir bahwa pemberlakuan tarif pajak baru akan jadi memberatkan.Namun, rumor itupun dibantah oleh Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu), Yustinus Prastowo. Keterangannya disampaikan pada beberapa media. Beliau mengklarifikasi adanya perubahan dan kemudian memaparkan kembali aturan PPh di Indonesia selama ini.Sebelumnya, PKP yang berlaku ialah pajak kumulatif untuk penghasilan Rp54 juta per tahun. Sementara sejak diluncurkannya PP Nomor 55 Tahun 2022 terdapat penyesuaian kembali. Tarif pemotongan pajak akan dikenakan bagi penghasilan Rp60 juta per tahun.&nbsp;Sehingga, yang&nbsp; semula pajak dikenakan pada mereka dengan penghasilan Rp4.5 juta per bulan, berganti dikenakan pada mereka dengan gaji 5 juta pajak 5 persen.Melansir dari Kompas, hal ini dibenarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa adanya perubahan tarif PPh ini akan meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah.&nbsp;Hal ini pun menjadi angin segar bagi para pekerja yang berpenghasilan Rp4,5 juta per bulan sudah bisa terbebas dari PPh.&nbsp;Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/5-cara-menghasilkan-uang-tambahan-selain-gaji-ini-tipsnya/">5 Cara Menghasilkan Uang Tambahan Selain Gaji. Ini Tipsnya!</a>&nbsp;<h2>Begini Cara Perhitungan Pajak 5 Persen Gaji 5 Juta</h2>&nbsp;Undang-undang terbaru yang menggantikan Undang Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) menjadi Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) membagi tarif pajak menjadi 5 lapisan PPh. Sementara di UU PPh lama terdapat 4 lapisan saja. Berikut lapisan pajak terbaru yang perlu kamu ketahui:&nbsp;<ul><li>Lapisan 1 dibebani tarif pajak sejumlah 5% untuk penghasilan mulai dari Rp60 juta per tahun</li><li>Lapisan 2 dibebani tarif pajak sejumlah 15% untuk penghasilan lebih dari Rp60 juta per tahun</li><li>Lapisan 3 dibebani tarif pajak sejumlah 25% untuk penghasilan mulai dari Rp250 juta per tahun</li><li>Lapisan 4 dibebani tarif pajak sejumlah 30% untuk penghasilan mulai dari Rp500 juta per tahun</li><li>Lapisan 5 dibebani tarif pajak sejumlah 35% untuk penghasilan lebih dari Rp5 miliar per tahun</li></ul>&nbsp;Berikut simulasi untuk perhitungan pajak.&nbsp;Katakanlah kamu memiliki gaji 5 juta per bulan. Maka menjadi Rp60 juta per&nbsp; tahun, dan wajib untuk membayar pajak penghasilan. Begini cara hitung PKP dan PPh-nya!&nbsp;<h3>Pajak Kena Penghasilan = Penghasilan – PTKP (Rp54 juta)</h3>&nbsp;Pajak Kena Penghasilan = Rp60.000.000&nbsp; – Rp54.000.000&nbsp; = Rp6.000.000&nbsp;<h3>Pajak Penghasilan = Tarif pajak sesuai lapisan x PKP</h3>&nbsp;Pajak Penghasilan = 5% x Rp6.000.000 = Rp300.000&nbsp;Jadi, kamu berkewajiban untuk membayar pajak senilai Rp300.000 per tahunnya dengan penghasilan Rp5.000.000 per bulannya. Perlu diingat jika penghasilan tidak mencapai 60 juta per tahunnya maka menjadi PTKP atau Penghasilan Tak Kena Pajak.&nbsp;Demikian aturan terbaru tentang gaji 5 juta pajak 5 persen, semoga dapat memberikan manfaat. Selain patuh bayar pajak, kamu juga bisa mulai investasi rutin untuk mendapatkan passive income. Mulai dari nominal kecil Rp100.000 saja kamu sudah bisa mendanai di <a href="http://amartha.com">Amartha</a> microfinance marketplace yang telah berizin dan diawasi oleh OJK.&nbsp;Siap raih kebebasan finansial dengan menjadi lender di Amartha dan mendapatkan imbal hasil hingga 15% flat per tahunnya? Yuk, download aplikasinya dan mulai investasi sekarang!&nbsp;Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8">&nbsp;Android</a>&nbsp;Download aplikasi Amartha di<a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv">&nbsp;iOS</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Gaji 5 Juta Pajak 5 Persen, Begini Cara Hitungnya!

small_ada-bea-materai-di-platform-digital-ini-kata-ahli.jpeg

thumbnail_ada-bea-materai-di-platform-digital-ini-kata-ahli.jpeg

ada-bea-materai-di-platform-digital-ini-kata-ahli.jpeg

Pemerintah memiliki wacana penerapan bea materai di platform digital atau e-commerce sebesar Rp10 ribu untuk setiap masyarakat yang melakukan transaksi belanja sekitar Rp5 juta ke atas. Sesuai dengan hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 3 ayat (2).



Menurut Neilmaldrin Noor, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), pihaknya bersama idEA (Indonesia E-Commerce Association) tengah membahas hal ini.&nbsp;



Ketika ditanya kapan aturan itu akan diberlakukan? Neilmaldrin menjawab bahwa belum ada ketetapan waktu penerapannya. Ia pun mengelak pengenaan bea materai di platform digital ini bukanlah merupakan tambahan jenis pajak baru, namun suatu bentuk keadilan.



Pingkan Audrine Kosijungan, seorang peneliti dari CIPS atau Center for Indonesian Policy Studies menilai bahwa kebijakan ini bisa menciptakan keresahan untuk ekosistem ekonomi digital di Indonesia.&nbsp;



Menurut Pingkan, terdapat 3 aspek yang sebaiknya difokuskan pemerintah sebelum mengesahkan kebijakan ini.&nbsp;



<h3>Kebiakan Materai Perlu Mengadakan Sosialisasi</h3>



Pertama, sosialisasi terkait kebijakan ini perlu diadakan melalui informasi komprehensif, untuk semua pelaku usaha mikro, kecil, sampai menengah.&nbsp;



Nah, sosialisasi yang ideal dibutuhkan agar selaras dengan upaya pemerintah terkait transformasi digital yang terhubung dengan agenda digitalisasi ekonomi. Sebab, agenda tersebut menargetkan 30 juta UMKM masuk platform digital dan e-commerce tahun 2024.



"Jangan sampai kebijakan pengenaan bea materai elektronik ini, terutama pada dokumen Syarat &amp; Ketentuan di platform e-commerce, justru memberi disinsentif pada onboarding process pelaku usaha tersebut ke ranah digital atau dengan kata lain menjadi barrier to entry bagi UMKM," tutur Pinkan, mengutip dari Media Indonesia. 



<h3>Perlu Memperhitungkan Biaya Operasional Serta Manfaatnya</h3>



Kedua, apabila tidak memperhitungkan biaya operasional beserta manfaatnya dengan teliti, alih-alih menambah pemasukan negara, adanya kebijakan ini justru menjadi hambatan untuk potensi penerimaan pelaku usaha tingkat mikro sampai menengah dalam transaksi digital.



Padahal, pemerintah sedang mengupayakan pergerakan roda perekonomian kembali lewat program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional yang fokus di UMKM.&nbsp;



Nah, risiko ini kemungkinan besar terjadi sebab belum terdapat kejelasan wajib bea materai untuk e-commerce serta ketentuan teknis pengaturannya dan praktik terbaik dari negara tetangga yang mempunyai kebijakan serupa.



<pre class="wp-block-preformatted">Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/jenis-jenis-pajak-yang-harus-kamu-tahu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Jenis-Jenis Pajak yang Harus Diketahui Masyarakat Indonesia</a></pre>



<h3>Perlu Memprioritaskan Persiapan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur</h3>



Persiapan pemerintah dalam aspek tenaga manusia maupun infrastruktur dalam pemungutan bea materai belanja online dan ketersediaan sistem pencatatan sampai keamanan pengumpulan data butuh diprioritaskan.



Menurut Data Badan Pusat Statistik 2020, salah satu hal yang memicu pelaku UMKM tidak mau mengikuti ranah digital serta memanfaatkan kepraktisan yang tersedia merupakan ketakutan mereka pada keamanan privasi, data, serta sejumlah teknis, serta sistem yang dioperasikan dan sejumlah pihak terlibat.



Mengenai hal tersebut, kemampuan pemerintah untuk memberi fasilitas untuk proses pengenaan bea materai di platform digital pada dokumen S&amp;K perdagangan e-commerce sudah pasti menjadi suatu tantangan tersendiri.



Menurut definisi dalam Undang-Undang, bea meterai merupakan pajak untuk dokumen. Saat ini, cakupan dokumen pun meluas, termasuk dokumen tulisan, cetakan, hingga elektronik yang berperan sebagai keterangan atau alat bukti yang sah.



Hal tersebut pun didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik terhitung sebagai keterangan hukum yang sah.



Maka demikian, bea materai di platform digital memanglah bisa diaplikasikan untuk dokumen elektronik. Dengan begitu, terdapat sejumlah aspek yang Pingkan rekomendasikan. Pemerintah pun lebih baik mempertimbangkan pemberlakuan tarif 0% untuk pengenaan bea materai itu.



Nah, jadi itulah pembahasan mengenai bea materai di platform digital menurut ahli. Apakah kamu adalah pelaku usaha mikro yang terdampak kebijakan ini? 



Selain berbelanja, kamu juga bisa melakukan pendanaan di <a href="https://www.amartha.com/id_ID/">Amartha</a> yang menguntungkan, loh. Kamu bisa mendapatkan imbal hasil 15% flat per tahun dari para pelaku UMKM.



<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-vivid-purple-background-color has-background" href="https://www.amartha.com/id_ID/" style="border-radius:30px">Ayo Modalin</a></div>
</div>

Ada Bea Materai di Platform Digital? Ini Kata Ahli

small_pajak-orang-kaya.png

thumbnail_pajak-orang-kaya.png

pajak-orang-kaya.png

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengumumkan rencana pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) baru.



Rencana tersebut berupa pengenaan tarif 35% untuk masyarakat yang memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.



Perubahan tarif tersebut akan tertuang dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. ' Katanya, melansir <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525132158-4-248228/gebrakan-sri-mulyani-pajak-orang-kaya-naik-jadi-35" data-type="URL" data-id="https://www.cnbcindonesia.com/news/20210525132158-4-248228/gebrakan-sri-mulyani-pajak-orang-kaya-naik-jadi-35" target="_blank" rel="noreferrer noopener">CNBC Indonesia</a>, "Kita juga akan lakukan tarif dan bracket dari PPh OP (orang pribadi). Untuk high wealth individual itu kenaikan tidak terlalu besar, dari 30% ke 35% dan itu untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun,"



Lebih lanjut, kenaikan tarif PPh ini untuk mencitakan keadilan di masyarakat. Berdasarkan data, Indonesia menempati negara keenam dengan ketimpangan kekayaan terbesar di dunia.



Adapun tarif yang berlaku saat ini adalah: Layer I : Penghasilan sampai Rp 50 juta dikenakan tarif 5% Layer II : Penghasilan Rp 50 juta-Rp 250 juta dikenakan tarif 15% Layer III : Penghasilan Rp 250 juta-Rp 500 juta dikenakan tarif 25% Layer IV : Penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/lifestyle/wah-orang-kaya-indonesia-diprediksi-meningkat-67-kalahkan-cina-dan-india/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Wah, Orang Kaya Indonesia Diprediksi Meningkat 67%, Kalahkan Cina dan India</a>



Sebagai informasi, Jepang dan Swedia telah mengenakan pajak penghasilan warganya hingga sekitar 60 persen. Amerika Serikat juga baru-baru ini mengumumkan proposal untuk menaikkan pajak pendapatan sebesar 43.4% untuk masyarakat yang berpenghasilan lebih dari US$1 juta setahun.



Indonesia sendiri memiliki rasio penerimaan pajak dengan ekonomi keseluruhan yang sangat rendah (10,8% di tahun 2018) dibanding negara berkembang lainnya dan yang terendah di antara negara-negara Asia Tenggara.



Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada 2020, proporsi pajak penghasilan pribadi hanya menyumbang kira-kira 10 persen dari total penerimaan pajak Indonesia.



Asmiati Malik dalam artikelnya di <a href="https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/609d52376d249/mengapa-indonesia-harus-menaikkan-pajak-penghasilan-orang-super-kaya" data-type="URL" data-id="https://katadata.co.id/muchamadnafi/indepth/609d52376d249/mengapa-indonesia-harus-menaikkan-pajak-penghasilan-orang-super-kaya" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Katadata</a> menyatakan masih ada ruang bagi Indonesia untuk menaikkan pajak penghasilan maksimal secara bertahap menjadi 45% atau bahkan 50%.

Pajak PPh Orang Kaya Naik, Kalau Orang Miskin?

small_beda-kebijakan-fiskal-dan-moneter.png

thumbnail_beda-kebijakan-fiskal-dan-moneter.png

beda-kebijakan-fiskal-dan-moneter.png

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Meski pada dasarnya berbeda, kedua kebijakan ini berperan untuk menstabilkan ekonomi negara yang terindikasi bermasalah.



<h2>Definisi Kebijakan Fiskal dan Moneter</h2>



Meskipun dua kebijakan ini memiliki peran yang sama dalam menstabilkan perekonomian, tetapi bentuk dan penerapannya jauh berbeda. Definisi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sebagai berikut:



1. Kebijakan Fiskal



Ini merupakan kebijakan yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kestabilan ekonomi negara melalui pengendalian atas penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dalam hal ini bisa berupa pajak yang diambil dari masyarakat.



Penerimaan berupa pajak tersebut kemudian dikeluarkan untuk membuat program yang bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan negara, serta kestabilannya.



2. Kebijakan Moneter



Kebijakan moneter sendiri dilakukan oleh bank sentral dalam mengatur persediaan uang yang beredar agar mencapai kestabilan internal, eksternal, serta stabilitas ekonomi. Kestabilan tersebut bisa berupa pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, serta neraca pembayaran internasional.



Langkah-langkah yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menetapkan suku bunga serta mengendalikan jumlah uang yang beredar agar nilainya tetap stabil.



<h2>Tujuan dari Kebijakan Fiskal dan Moneter</h2>



Adapun, tujuan dari menerapkan kebijakan fiskal dan moneter adalah sebagai berikut:



1. Tujuan Kebijakan Fiskal



Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja yang ada dalam suatu negara, serta mengurangi jumlah pengangguran. Selain itu, kebijakan fiskal yang dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan pajak adalah untuk menambah produksi nasional.



Kenaikan dan penurunan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki keadaan ekonomi yang lesu. Dengan begitu, kestabilan harga barang yang dibutuhkan masyarakat secara umum tetap terjaga.



2. Tujuan Kebijakan Moneter



Sementara itu, tujuan dari kebijakan moneter yang utama ada empat, yaitu:



<ul><li>Pertama, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melakukan pemerataan pendapatan.</li><li>Kedua, untuk mempertahankan keseimbangan kebutuhan perekonomian dengan stabilitas harga.</li><li>Ketiga, untuk memperluas kesempatan kerja. Ini berkaitan dengan penaikan suku bunga yang membuat investor memanfaatkannya untuk melakukan produksi dalam jumlah tinggi, sehingga membuka peluang kerja.</li><li>Keempat, menjaga kestabilan neraca pembayaran internasional.</li></ul>



<h2>Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Pada Perekonomian</h2>



Kebijakan fiskal dan moneter punya dampak pada perekonomian suatu negara, yakni:



1. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian



Kebijakan menaikkan dan menurunkan pajak yang dilakukan pemerintah sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Saat terjadi inflasi, pemerintah akan menaikkan tarif pajak. Dengan naiknya tarif tersebut otomatis jumlah investasi akan menurun.



Sementara saat ekonomi memburuk, tarif pajak akan diturunkan sehingga pertumbuhan inflasi bisa tumbuh cepat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi semakin membaik, dan negara memperoleh penerimaan yang besar.



2. Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian



Salah satu bentuk instrumen kebijakan moneter adalah berkaitan dengan suku bunga. Apabila bank sentral menaikkan suku bunga, maka banyak para penanam modal serta pelaku pasar yang tertarik untuk meningkatkan produksi mereka dengan menanam investasi.



Penanaman investasi ini akan berdampak pada tingginya produksi yang dilakukan. Hal ini akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga terdapat banyak lowongan kerja. Tingkat pengangguran bisa menurun seiring dengan banyaknya lowongan yang terbuka.



Kondisi ini tentu berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi negara serta masyarakat, sehingga tujuan pembuatan kebijakan terlaksana dengan baik.



Well, itulah perbedaan dari kebijakan fiskal dan moneter. Semoga informasi ini bermanfaat buatmu ya!

Gak Semua Orang Tahu Beda Kebijakan Fiskal dan Moneter. Yuk Pelajari!

medium_adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

small_adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

thumbnail_adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

adakah-pajak-untuk-pendana-di-peer-to-peer-lending.jpeg

Awal tahun tepatnya bulan Januari hingga Maret, merupakan waktunya untuk melapor pajak. Sebagai warga negara Indonesia yang taat, sudah seharusnya melapor pajak. Apalagi, pajak merupakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sehari-hari kita menggunakan fasilitas umum yang berasal dari uang rakyat melalui penerimaan pajak tersebut. Beberapa pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dana desa, ekonomi, pariwisata hingga keamanan berasal dari penerimaan pajak negara. Tak heran, jika jargon “Orang Bijak, Taat Pajak” selalu didengungkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar betapa penting pajak tersebut.

Nah, beberapa tahun ini, layanan <a href="https://amartha.com">fintech peer to peer lending (P2P lending)</a> semakin menjamur. Pertumbuhan fintech p2p lending melesat. Menurut data OJK, hingga Oktober 2018, penyaluran P2P lending telah mencapai Rp16 triliun atau naik 520%. Pada 2017, penyaluran P2P lending mencapai Rp 2,56 triliun. 

Sayangnya, masyarakat terutama para pendana di P2P lending masih belum paham mengenai pajak. Padahal, menurut Institute for Development Economics and Finance, pengembangan fintech kurang dari dua tahun telah menambah <a href="http://bit.ly/2zwC2nT">Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 25,97 triliun.</a>

Karena itu, sejak 2016, Kementerian Keuangan telah berkordinasi dengan lembaga lain menyangkut regulasi dan pungutan pajak di P2P lending. Meskipun terbilang baru, Pemerintah sudah melihat potensi perkembangan fintech lending di Indonesia. Walaupun, hingga kini,belum ada peraturan khusus untuk pajak baik dari pendana maupun peminjam di P2P lending.

[caption id="attachment_3233" align="aligncenter" width="3000"]<img class="size-full wp-image-3233" src="https://access.amartha.com:443/uploads/rawpixel_670711_unsplash_677fd643f8.jpg" alt="" width="3000" height="2000" /> Lapor Pajak (Dok. Unsplash)[/caption]

Amartha sebagai platform peer to peer lending hanya sebagai penghubung antara pendana dengan peminjam. Ini berbeda dengan institusi lembaga keuangan konvensional dimana mereka telah diatur oleh Pemerintah mengenai pajak. Jadi, Amartha tidak dapat memotong pajak imbal hasil yang diperoleh pendana dalam aktivitas pendanaan yang mereka lakukan. Sehingga, untuk perpajakan sendiri itu kewajibannya ada di peminjam dan dipinjamkan bukan di Amartha.“Tapi Amartha memberikan informasi berapa imbal hasil yang didapatkan selama tahun berjalan. Ada laporannya  masing-masing dan dibayar pajaknya,” kata Markus Iwandi selaku konsultan pajak.

Menurutnya, ada tiga macam formulir  SPT tahunan orang pribadi yakni 1770, 1770S, dan 1770SS. Ketiga formulir ini memiliki perbedaan diantaranya pekerjaan atau pendapatan. Pendana memiliki kewajiban melaporkannya sebagai penghasilan lain. “ 1770S untuk karyawan yang penghasilan bruto setahun diatas Rp 60 juta, 1770S untuk karyawan yang penghasilannya setahun kurang dari Rp 60 juta dan SPT 1770 untuk pengusaha atau freelance. Masuk ke SPT pribadi berarti masuk PPh 21. Kalo dia institusi maka sebagai other income, SPT-nya badan. Misalnya, saya dapat imbal hasil loh dari sini (<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/sejarah-dan-perkembangan-peer-to-peer-lending/">P2P Lending</a>), maka dilaporkan  untuk wajib pajak pribadi atau badan,” ujarnya

Selain itu, dalam, UU PPH No. 28 pasal 17 telah diatur mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. “Umumnya bayar pajak karena ada kekurangan pajak misalnya gajinya Rp 330 juta karena ada other income jadi saya kurang bayar saya harus bayarkan itu baru bisa lapor pajak. Lalu hitung berapa ratenya untuk institusi itu ratenya 25% dan untuk non institusi progresif 5% sampai 30%. Tergantung profilnya,” tutupnya.

Adakah Pajak untuk Pendana di Peer To Peer Lending?

Bagi sebagian masyarakat, saat mendengar kata penanaman modal, maka akan langsung mengaitkan hal ini dengan investasi konvensional dimana institusi yang mengelolanya mempunyai kewajiban untuk memotong pajak.



Namun, saat ini, investasi non-konvensional misalnya yang dilakukan via online juga telah semakin meningkat jumlahnya. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perkembangan investasi online di sektor e-commerce sepanjang 2017 capai lebih dari USD 5 miliar.



Sejak 2016, menurut data Tech in Asia Indonesia, sektor e-commerce memang tertinggi, posisi keempat diduduki oleh fintech (financial technology atau teknologi finansial) dengan pendanaan sebesar Rp 55 miliar (enam investasi). Soal pendanaan, Indonesia menempati peringkat kedua setelah Singapura untuk wilayah Asia Tenggara.



Fintech sendiri terbagi dalam beberapa jenis seperti manajemen aset, crowd funding (penggalangan dana), e-money (uang elektronik), asuransi, payment gateway (metode pembayaran berbasis digital), remittance (layanan pengiriman uang antar negara), securities (investasi saham) dan peer-to-peer (p2p) lending.



<h2>Pelaporan Pajak Atas Aset Investasi di P2P Lending </h2>



<figure class="wp-block-image size-full is-resized"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/p2p_1b153c70ed.png" alt="" class="wp-image-9088" width="715" height="499"/></figure>



Nah, <a href="https://amartha.com/id_ID/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="https://amartha.com/id_ID/">Amartha adalah p2p lending</a> yang bergerak dalam sektor pendanaan usaha. Amartha mengunakan platform online yang menghubungkan antara pendana yang memberikan pendanaan kepada perempuan-perempuan pengusaha mikro di pedesaan. Hal ini dilakukan untuk pengentasan kemiskinan, partisipasi pembangunan dan mengurangi ketimpangan di perdesaan. Ini merupakan bisnis model Amartha yang dilandasi nilai-nilai sosial.



Karena peran dan bentuknya, penyedia jasa p2p lending seperti Amartha berstatus sebagai perantara, berbeda dengan institusi penyedia produk investasi konvensional. Jadi, Amartha tidak dapat memotong pajak imbal hasil yang diperoleh pendana dalam aktivitas pendanaan yang mereka lakukan. Hal ini disebabkan karena penerima dana (mitra pengusaha mikro Amartha) tidak termasuk dalam objek pajak. Selain itu, industri Fintech terutama P2P Lending belum diatur sebagai objek pajak.



Ketaatan membayar pajak juga menjadi bagian dari perintah agama untuk taat memenuhi aturan pemerintah sebagai warga negara baik. Kesadaran pajak diperlukan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu, laporan kekayaan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) juga bisa menjadi bagian "monitoring" pertumbuhan aset atau kekayaan.



Perihal pelaporan pajak pada pendanaanl secara online, masyarakat yang terdaftar sebagai pendana pada P2P lending seperti Amartha dapat menggunakan istilah Pendanaan Berbasis Teknologi dalam laporan pajak pribadi, dan mencantumkannya pada kolom "Pendapatan Lainnya".



Cara pengisian SPT tidaklah sulit, pelaporan pajak bisa dilakukan dengan menggunakan formulir SPT 1770 S, pertama kolom harta pada akhir tahun formulir SPT 1770 S. Kemudian lampiran II kolom B (harta pada akhir tahun).



Sedangkan pada jumlah bruto yang menjadi dasar pemotongan pajak serta PPh final, yang telah dipotong pihak Bank, dimasukan ke dalam SPT formulir 1770 S lampiran II pada bagian A (penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final).



<h2>Cara Isi SPT 1770 S untuk Wajib Pajak Pribadi</h2>



1. Pada formulir 1770 S-I pada bagian A. Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya, pada kolom Penghasilan Lainnya masukkan angka Jumlah Imbal Hasil dan Bonus 2017.



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak1.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak1_b973eeb9c1.jpg" alt="Amartha_lapor pajak1" class="wp-image-1911"/></figure></div>



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak2.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak2_ab0a98b96e.jpg" alt="Amartha_lapor pajak2" class="wp-image-1912"/></figure></div>



2. Pada formulir 1770 S-II pada bagian B. Harta Pada Akhir Tahun, masukkan pada kolom kode harta: 039/keuntungan pinjam-meminjam, harga perolehan adalah keuntungan pendanaan akhir tahun 2017/ keterangan: pendanaan di teknologi finansial Amartha.



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak3.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak3_ff56df3c13.jpg" alt="Amartha_lapor pajak3" class="wp-image-1913"/></figure></div>



<div class="wp-block-image td-caption-align-https://blog.amartha.com/wp-content/uploads/2018/03/Amartha_lapor-pajak4.jpg"><figure class="aligncenter"><img src="https://access.amartha.com:443/uploads/Amartha_lapor_pajak4_1b8c49bb3a.jpg" alt="Amartha_lapor pajak4" class="wp-image-1916"/></figure></div>



Bagi Anda yang terdaftar sebagai pendana Amartha, Anda juga dapat menghubungi <a href="mailto:support@amartha.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">support@amartha.com</a> untuk mendapatkan bantuan dari customer service kami perihal pelaporan pajak.

Lapor Pajak Untuk Pendanaan Digital Secara Online, Sulitkah?

Tag: pajak