large_dampak kenaikan PPN 12 persen

medium_dampak kenaikan PPN 12 persen

small_dampak kenaikan PPN 12 persen

thumbnail_dampak kenaikan PPN 12 persen

dampak kenaikan PPN 12 persen

Apa Dampak Kenaikan PPN 12 persen dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi UMKM?

small_catat-daftar-barang-dan-jasa-yang-tak-kena-ppn-11-persen.jpeg

thumbnail_catat-daftar-barang-dan-jasa-yang-tak-kena-ppn-11-persen.jpeg

catat-daftar-barang-dan-jasa-yang-tak-kena-ppn-11-persen.jpeg

Sebagai sebuah sumber pendapatan negara, kamu tentu tidak asing dengan istilah pajak. Seluruh lini jual beli barang jasa, dikenai pajak. Sebelumnya pengenaan PPN sebesar 10%, tetapi dari 1 April lalu, pemerintah melakukan reformasi pengenaan pajak menjadi 11%. Lantas apa saja daftar barang dan jasa yang tak kena PPN 11 persen?&nbsp;



Memang, pengenaan pajak ini menjadi hal yang baik untuk negara, tetapi pengenaan pajak ini tentu juga membawa dampak yang tidak begitu baik untuk masyarakat karena barang serta jasa akan mengalami kenaikan harga.&nbsp;



<h2>Daftar Barang dan Jasa yang Tak Kena PPN 11 Persen</h2>



Adanya kenaikan PPN memang memberikan dampak pada harga barang konsumsi. Namun, kamu tidak perlu khawatir karena ada beberapa barang yang tidak terkena peraturan PPN 11 persen, berikut beberapa diantaranya:



<ol><li>Barang kebutuhan pokok. Barang yang termasuk kebutuhan pokok ini seperti sagu, beras, gabah, garam, daging, susu, telur, buah, sayur serta gula konsumsi.&nbsp;</li><li>Jasa kesehatan, jasa sosial, jasa pendidikan, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa angkutan umum serta tenaga kerja.</li><li>Buku pelajaran, kitab suci dan vaksin.</li><li>Air bersih.</li><li>Listrik, untuk listrik terdapat pengecualian yaitu daya lebih dari 6600 VA.</li><li>Rusun sederhana, RS, rusunami, RSS.</li><li>Jasa konstruksi untuk bencana nasional dan rumah ibadah.&nbsp;</li><li>Mesin, ternak, bibit, pakan ikan, pakan ternak, bahan pakan, kulit mentah serta bahan baku kerajinan perak.&nbsp;</li><li>Gas bumi, minyak bumi serta panas bumi.&nbsp;</li><li>Emas granula dan emas batangan.</li><li>Senjata.&nbsp;</li></ol>



Tidak hanya sejumlah barang di atas, ada pula jenis barang tidak kena PPN, seperti:



<ol><li>Barang yang menjadi objek pajak daerah seperti minuman, makanan yang disajikan di hotel, rumah makan, restoran dan lainnya.&nbsp;</li><li>Jasa yang menjadi objek pajak daerah, jasa kesenian, jasa penyediaan tempat parkir, jasa perhotelan, hingga jasa boga.&nbsp;</li><li>Emas batangan, atau uang yang digunakan untuk cadangan devisa negara serta surat berharga.&nbsp;</li><li>Jasa keagamaan serta jasa yang disediakan pemerintah.&nbsp;</li></ol>



Itulah daftar barang dan jasa yang tak kena PPN 11 persen. Beda dengan rumah, tetap dikenakan PPN. Oleh sebab itu, Anda harus menyiapkan sejumlah dana tambahan jika ingin membeli hunian.&nbsp;



<pre class="wp-block-preformatted">Baca Juga: <a href="https://amartha.com/blog/work-smart/kamu-wajib-tahu-kenali-jenis-jenis-pajak-di-indonesia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Kamu Wajib Tahu! Kenali Jenis-jenis Pajak di Indonesia</a></pre>



<h2>Barang dan Jasa yang Dikenai PPN 11%</h2>



Di poin sebelumnya, kamu sudah mengetahui apa saja barang dan jasa yang tidak terkena PPN 11 persen. Sedangkan barang dan jasa yang dikenai PPN adalah:



<ol><li>Penyerahan BKP atau Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean dan dilakukan PKP atau Pengusaha Kena Pajak, contohnya PPN pada pakaian serta kosmetik yang dibeli di mall.&nbsp;</li><li>Impor BKP serta pemanfaatan JKP atau Jasa Kena Pajak yang berasal dari luar daerah Pabean dan masuk ke dalam Daerah Pabean. Contohnya seperti layanan streaming, musik dan film.</li><li>Ekspor BKP atau JKP oleh PKP.</li><li>Kegiatan yang membangun sendiri dan tidak dalam kegiatan usaha oleh orang pribadi, contohnya PPN atas bangunan.&nbsp;</li><li>Penyerahan aktiva yang dilakukan PKP, dan menurut tujuan semula, aktiva tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN dibayar ketika perolehannya bisa dikreditkan.&nbsp;</li></ol>



Setelah tahu daftarnya, maka kamu juga harus tahu cara menghitung PPN 11 persen dengan benar. Agar saat membayar nanti kamu tidak kesulitan.



Naiknya PPN memang memiliki pro dan kontra, tetapi pemerintah tentu saja mengimbanginya dengan memberi daftar barang dan jasa yang tak kena PPN 11 persen. Selain tertib membayar pajak, pastikan kamu juga menyiapkan investasi untuk masa depan ya.&nbsp;



Kamu dapat berinvestasi melalui microfinance marketplace Amartha, sekaligus membantu UMKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Kamu bahkan bisa memperoleh imbal hasil hingga 15% flat per tahun, cuma dengan modalin mulai Rp 100.000 aja!



Download aplikasi Amartha di <a href="https://amartha.onelink.me/ZC6C/hn9rrbn8" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Android</a> Download aplikasi Amartha di <a href="https://amartha.onelink.me/fUOv/hxcq7mtv" target="_blank" rel="noreferrer noopener">iOS</a>



<div class="wp-block-buttons">
<div class="wp-block-button"><a class="wp-block-button__link has-vivid-purple-background-color has-background" href="https://amartha.com/id_ID/" style="border-radius:30px">Daftar Sekarang</a></div>
</div>

Catat! Daftar Barang dan Jasa yang Tak Kena PPN 11 Persen

small_pemerintah-naikkan-pajak-apa-saja-yang-akan-dipajaki.png

thumbnail_pemerintah-naikkan-pajak-apa-saja-yang-akan-dipajaki.png

pemerintah-naikkan-pajak-apa-saja-yang-akan-dipajaki.png

Dalam rangka menambah kas negara, pemerintah RI berencana menaikkan pajak pada beberapa sektor. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan jika kebutuhan negara untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, <a href="https://amartha.com/blog/?s=UMKM" data-type="URL" data-id="https://amartha.com/blog/?s=UMKM" target="_blank" rel="noreferrer noopener">UMKM</a> dan insentif mengalami perubahan.



Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, penerimaan pajak pada tahun lalu minus 19,7%. Lebih lanjut, kepabeanan dan cukai mengalami penurunan dan PNBP juga mengalami penurunan. Sementara pemerintah juga harus memenuhi kebutuhan belanja.



Karena itu, pemerintah berencana mengerek tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Itu akan dituangkan lewat revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP).



Dalam draf RUU, kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Pasal 7. Adapun, ayat (3) Pasal tersebut menjelaskan tarif PPN sebesar 12 persen dapat diubah menjadi paling rendah sebesar 5 persen hingga paling tinggi sebesar 15 persen.



<a href="https://amartha.com/blog/tech/business/pajak-orang-kaya/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Pajak PPh Orang Kaya Naik, Kalau Orang Miskin?</a>



Selanjutnya, pemerintah menambahkan Pasal baru yakni Pasal 7A yang menjelaskan bahwa PPN dapat dikenakan tarif berbeda-beda tergantung jenis barang/jasa. Misalnya, pada penyerahan barang/jasa kena pajak tertentu, impor barang kena pajak tertentu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud tertentu, dan pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar/dalam daerah pabean.



Berdasarkan ayat (2) Pasal 7A, tarif berbeda sebagaimana dimaksud dikenakan paling rendah 5 persen dan paling tinggi 25 persen.



Salah satu barang yang akan dikenai PPN dan mendapat banyak sorotan di masyarakat adalah sembako. Adapun sembako yang akan dikenakan PPN menurut draf RUU KUP, di antaranya adalah sebagai berikut:



<ul><li>Beras dan Gabah</li><li>Jagung</li><li>Sagu</li><li>Kedelai</li><li>Garam Konsumsi</li><li>Daging</li><li>Telur</li><li>Susu</li><li>Buah-Buahan</li><li>Sayur-Sayuran</li><li>Ubi-Ubian</li><li>Bumbu-Bumbuan</li><li>Gula Konsumsi</li></ul>



<a href="https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/daftar-negara-negara-dengan-pajak-termahal-di-dunia/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Daftar Negara-negara Dengan Pajak Termahal Di Dunia</a>



Selain sembako, hasil tambang batubara disebut-sebut juga akan dikenakan PPN lewat RUU KUP. Kemudian, pemerintah juga telah menambahkan objek jasa baru yang akan dikenai PPN, antara lain adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.



Ada juga ada jasa pendidikan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa angkutan udara dalam dan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, serta jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Pemerintah Naikkan Pajak. Apa Saja Yang Akan Dipajaki?

Tag: ppn